|
Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 40bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 40bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 40bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 40bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 40bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 40bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 40bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR surat OR edaran OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR se OR 27bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR surat OR edaran OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR se OR 27bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR surat OR edaran OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR se OR 27bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR surat OR edaran OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR se OR 27bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR surat OR edaran OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR se OR 27bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR surat OR edaran OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR se OR 27bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR surat OR edaran OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR se OR 27bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 39bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 39bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 39bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 39bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 39bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 39bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 39bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR menteri OR keuangan OR 181pmk0112009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR menteri OR keuangan OR 181pmk0112009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR menteri OR keuangan OR 181pmk0112009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR menteri OR keuangan OR 181pmk0112009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR menteri OR keuangan OR 181pmk0112009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR menteri OR keuangan OR 181pmk0112009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR menteri OR keuangan OR 181pmk0112009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 43bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 43bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 43bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 43bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 43bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 43bc2009.
- The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query 2009 OR peraturan OR dirjen OR bea OR dan OR cukai OR p OR 43bc2009.
Undang - Undang
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
Peraturan Pemerintah
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DIBIDANG CUKAI
PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
Keputusan Presiden
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
Instruksi Presiden
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL
Peraturan Menteri Perdagangan
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2009
LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Menteri Perindustrian
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/6/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI/PERTIMBANGAN TEKNIS ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU BAGI PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
PENCABUTAN PEMBERLAKUAN STANDART INDUSTRI INDONESIA (SII) DAN STANDART NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
Keputusan Menteri Perdagangan
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/Kep/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010
TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA
Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
Surat Dirjen Pajak
INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3)
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2009 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2009 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
TATA CARA PERDAGANGAN DAN KEMASAN PENJUALAN ECERAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
BENTUK, WARNA, UKURAN SEGEL DAN TANDA PENGAMAN BEA DAN CUKAI DAN TATA CARA PENYEGELAN
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN
DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPABEANAN 24(DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU
PENETAPAN STANDARD PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MEMBENTUK KOMISI KODE ETIK
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)
PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
PEMENUHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
PROSEDUR KEPABEANAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KAPAL LAYAR (YACHT) DALAM RANGKA SAIL BANDA 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PELAYANAN PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERUBAHAN NOMENKLATUR DEPARTEMAN KEUANGAN MENJADI KEMENTRIAN KEUANGAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN OBYEK AUDIT
PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT
PELAYANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
PENEGASAN TERHADAP ANGKA 5 PADA SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC/2010 TANGGAL 15 JANUARI 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT
PENGGUNAAN HASIL CETAK PEMENUHAN KETENTUAN LARANGAN / PEMBATASAN DARI PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT
Surat Dirjen Bea dan Cukai
PENEGASAN MENGENAI KETENTUAN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PDE 2.3
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
PENCABUTAN SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-115/BC/2009 TANGGAL 18 FEBRUARI 2009
TAWARAN PROGRAM BEASISWA DI ITALIA
PEMANGGILAN CALON PESERTA DTU KESAMAPTAAN T.A. 2010 DI CIMAHI
PEMANGGILAN CALON PESERTA DTU KESAMAPTAAN T.A. 2010 DI JAKARTA
PENYEMPURNAAN SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-1208/BC/2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPORTASI BARANG-BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBERITAHUAN PENGATURAN MASA IMPOR GULA PADA MUSIM GILING TAHUN 2009
|
