KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia

Undang - Undang

UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 MATA UANG	UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 PANAS BUMI	UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 CUKAI
UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 KEPABEANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017 PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011 TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.010/2018	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.04/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.010/2018	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.010/2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.010/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.011/2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG ATAU BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2018	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.010/2018	PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017	TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK. 010/2017 TAHUN 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 204/PMK. 04/2017	TOKO BEBAS BEA


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/KM.4/2018 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3675/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3254/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2188/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1451/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1187/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BULAN JUNI 2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 932/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MEI 2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 702/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 446/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/KM.4/2017	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR


PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 60	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 56 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 45 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 44 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28 TAHUN 2018	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER)
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26 TAHUN 2018	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/M-DAG/PER/ 12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR


KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014	KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012	PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2018	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/12/2017	TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS DAN/ATAU BUKAN KAYU
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/9/2017	TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/7/2017	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017	Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017	Konversi Nomor Pos Tarif Pada Barang Yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017	TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86/M-IND/PER/12/2016	PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA,BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/12/2016	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016	PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR MINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA ALAMI


PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 01/BC/2018	TOKO BEBAS BEA
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-43/BC/2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-46/BC/2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-38/BC/2017	TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN,PERBAIKAN DAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 37/BC/2017	TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 27/BC/2017	PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 26/BC/2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2016 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2017	TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2017	TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-11/BC/2017	PETUNJUK PELAKSANAAN MITRA UTAMA KEPABEANAN
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2017	TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR DAN/ATAU TRANSHIPMENT


KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016	PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015	PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013	PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013	PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012	PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011	PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011	PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010	PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010	PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2010

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2007

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-4/BC/2015

SURAT EDARAN NOMOR SE-4/BC/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYAMPAIAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK CETAKAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 16/BC/2013

PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-18/BC/2012

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-16/BC/2012

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2011

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-14/BC/2011

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-12/BC/2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

Surat Dirjen Bea dan Cukai

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKC HT KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PEM-1/BC.3/2014

PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 09748/PK/05/2014/63

PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI LARANGAN MEMBAWA MASUK TANAMAN KHAT KE TIONGKOK

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-451/BC/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-577/BC/2011

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN TURUNANNYA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PENG-01/BC.09/2011

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-157/BC.8/2011

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND


PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006	KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL


KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005	PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004	PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH

Instruksi Presiden

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR PER-13/BC/2013

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/PER/6/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/2/2007

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/3/2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR 04/ILMTA/PER/2/2009

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 28IIATT/PERl9/2010

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

Peraturan Dirjen Pajak

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

Surat Dirjen Pajak

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-515/BC.1/2008

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Undang - Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

Surat Dirjen Bea dan Cukai

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

Peraturan Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Tahun Peraturan

Search

Jenis Peraturan

Klasifikasi Peraturan

Jenis Barang

Yang terbanyak diakses