KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia

Undang - Undang

UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 MATA UANG	UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 PANAS BUMI	UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 CUKAI
UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 KEPABEANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011 TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009 TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DIBIDANG CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.010/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.04/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.010/2016

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.010/2016

PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.04/2016

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.04/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.010/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 792/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.010/2016

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.04/2016

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

Keputusan Menteri Keuangan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1630/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1385/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1261/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1002/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 566/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 345/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.08/2015

PENUGASAN KHUSUS KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1167/KM.4/2015

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 952/KM.4/2015

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perdagangan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/9/2016

KETENTUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/6/2016

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS KARIMUN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/6/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/6/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/5/2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/5/2016

PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS PENDINGIN

Keputusan Menteri Perdagangan

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016

INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PERMURNIAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14/M-IND/PER/2/2016

KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2016

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 03/M-IND/PER/01/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81/M-IND/PER/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 111/M-IND/PER/12/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 106/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-36/BC/2016

PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-34/BC/2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-29/BC/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-28/BC/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-27/BC/2016

TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-26/BC/2016

TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT LAIN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-23/BC/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-20/BC/2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015

PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2010

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2007

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-4/BC/2015

SURAT EDARAN NOMOR SE-4/BC/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYAMPAIAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK CETAKAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 16/BC/2013

PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-18/BC/2012

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-16/BC/2012

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2011

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-14/BC/2011

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-12/BC/2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

Surat Dirjen Bea dan Cukai

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKC HT KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PEM-1/BC.3/2014

PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 09748/PK/05/2014/63

PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI LARANGAN MEMBAWA MASUK TANAMAN KHAT KE TIONGKOK

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-451/BC/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-577/BC/2011

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN TURUNANNYA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PENG-01/BC.09/2011

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-157/BC.8/2011

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND


PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006	KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL


KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005	PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004	PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH

Instruksi Presiden

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR PER-13/BC/2013

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/PER/6/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/2/2007

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/3/2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR 04/ILMTA/PER/2/2009

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 28IIATT/PERl9/2010

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

Peraturan Dirjen Pajak

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

Surat Dirjen Pajak

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-515/BC.1/2008

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Undang - Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

Surat Dirjen Bea dan Cukai

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

Peraturan Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Tahun Peraturan

Search

Jenis Peraturan

Klasifikasi Peraturan

Jenis Barang

Yang terbanyak diakses