Skip to Content
Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia

Undang - Undang

MATA UANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

PANAS BUMI

CUKAI

KEPABEANAN

Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DIBIDANG CUKAI

PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan

PENGGUNAAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR/75PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PPnBM DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PPnBM
TATA CARA PENGISIAN NILAI TRANSAKSI EKSPOR DALAM BENTUK COST,INSURANCE, DAN FREIGHT (CIF) PADA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN

Keputusan Menteri Keuangan

PENETAP[AN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARIN BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perdagangan

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BK
PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BK
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Keputusan Menteri Perdagangan

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perindustrian

PEMBERLAKUAN SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN SNI KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI BETON SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN SNI PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN SNI SEMEN SECARA WAJIB
PEMBERLAKUAN SNI SEMEN SECARA WAJIB
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI ROKOK
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL
BAHAN BAKU DAUR ULANG (B2DU) UNTUK INDUSTRI PELEBURAN BAJA

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG EKSPOR
TATA CARA PEMBERIAN BM DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN, DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014
PENERAPAN SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEABAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PERUSAHAAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK T.A 2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED, POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RT DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, KARING DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK T.A 2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK T.A 2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK T.A 2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT DAN CASING CRAYON UNTUK T.A 2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN RUMAH SAKIT UNTUK T.A 2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK T.A. 2014

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPABEANAN 24(DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

PROSEDUR KEPABEANAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KAPAL LAYAR (YACHT) DALAM RANGKA SAIL WAKATOBI - BELITONG 2011

Surat Dirjen Bea dan Cukai

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKC HT KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB
PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI LARANGAN MEMBAWA MASUK TANAMAN KHAT KE TIONGKOK
PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN TURUNANNYA

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND

Peraturan Presiden

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Keputusan Presiden

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004

PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH

Instruksi Presiden

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

Peraturan Dirjen Pajak

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

Surat Dirjen Pajak

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

EU Copyright