Skip to Content
Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia

Undang - Undang

UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

MATA UANG
UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003

PANAS BUMI
UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995

CUKAI
UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995

KEPABEANAN
more

Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017
PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016
PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015
IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016
PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009

TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
more

Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.04/2017 PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2014 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.010/2017 BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.04/2017 PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.04/2017 PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2017 KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2017 JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK. 010/2017 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.010/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK. 011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
more

Keputusan Menteri Keuangan
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2188/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1451/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1187/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BULAN JUNI 2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 932/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MEI 2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 702/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 446/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2684/KM.4/2016 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2463/KM.4/2016 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2164/KM.4/2016 PENETAPAN HARGA ESKPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
more

Peraturan Menteri Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/8/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/7/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 42/M-DAG/PER/6/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR JULI 2017
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/6/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR JULI 2017
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MEI 2017
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MEI 2017
more

Keputusan Menteri Perdagangan
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014 KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
more

Peraturan Menteri Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017 Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017 Konversi Nomor Pos Tarif Pada Barang Yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86/M-IND/PER/12/2016 PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA,BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/12/2016 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR MINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA ALAMI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016 KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PERMURNIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL
more

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2017 TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-11/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN MITRA UTAMA KEPABEANAN
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2017 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2017 TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR DAN/ATAU TRANSHIPMENT
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-09/BC/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-08/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-05/BC/2017 TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
more

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016 PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015 PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
more

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2010

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2007

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

more

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-4/BC/2015
SURAT EDARAN NOMOR SE-4/BC/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYAMPAIAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK CETAKAN
SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 16/BC/2013
PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN
SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-18/BC/2012

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-16/BC/2012

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2011

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-14/BC/2011

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-12/BC/2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

more

Surat Dirjen Bea dan Cukai

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2014
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKC HT KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PEM-1/BC.3/2014
PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 09748/PK/05/2014/63
PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI LARANGAN MEMBAWA MASUK TANAMAN KHAT KE TIONGKOK
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013
PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-451/BC/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-577/BC/2011

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN TURUNANNYA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PENG-01/BC.09/2011

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-157/BC.8/2011

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND

more

Peraturan Presiden
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
more

Keputusan Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004

PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
more

Instruksi Presiden

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

more

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR PER-13/BC/2013

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/PER/6/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/2/2007

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/3/2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

more

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR 04/ILMTA/PER/2/2009

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

more

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 28IIATT/PERl9/2010

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

more

Peraturan Dirjen Pajak

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

more

Surat Dirjen Pajak

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-515/BC.1/2008

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

more
EU Copyright