Skip to Content
Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia

Undang - Undang

UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

MATA UANG
UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003

PANAS BUMI
UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995

CUKAI
UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995

KEPABEANAN
more

Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009

TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2009

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DIBIDANG CUKAI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2009

PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009

PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
more

Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.011/2014
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-175/PMK.04/2014
PENGGUNAAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.011/2014
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR/75PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-145/PMK.04/2014
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2014
PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PPnBM DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PPnBM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59/PMK.04/2014
REGISTRASI KEPABEANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.04/2014
TATA CARA PENGISIAN NILAI TRANSAKSI EKSPOR DALAM BENTUK COST,INSURANCE, DAN FREIGHT (CIF) PADA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.011/2014
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2014
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN
more

Keputusan Menteri Keuangan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-1925/KM.4/2014
PENETAP[AN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1378/KM-4/2014
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137.1/PMK.011/2014
PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARIN BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 920/KM.04/2014
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 744/KMK.4/2014
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 518/KMK.4/2014
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/KM.4/2014
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1526/KM.04/2013

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1287/KM.4/2013

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1032/KM.4/2013

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

more

Peraturan Menteri Perdagangan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4/M-DAG/PER/1/2015
KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02_M-DAG_PER_1_2015
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/I/2015
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94/M-DAG/PER/12/2014
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PEGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 93/M-DAG/PER/12/2014
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 2751/KM.4/2014
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/11/2014
PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 86/M-DAG/PER/11/2014
PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 2352/KM.4/2014
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
more

Keputusan Menteri Perdagangan

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

more

Peraturan Menteri Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014
PEMBERLAKUAN SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/10/2014
PEMBERLAKUAN SNI KABEL SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/10/2014
PEMBERLAKUAN SNI KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI BETON SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER-10/2014
PEMBERLAKUAN SNI PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 80/M-IND/PER/9/2014
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/8/2014
PEMBERLAKUAN SNI BAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/8/2014
PEMBERLAKUAN SNI SEMEN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/8/2014
PEMBERLAKUAN SNI SEMEN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/7/2014
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI ROKOK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL
more

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014
TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG EKSPOR
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BM DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN, DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-30/BC/2014
PENERAPAN SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEABAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PERUSAHAAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-29/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK T.A 2014
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-28/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED, POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RT DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, KARING DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK T.A 2014
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-27/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK T.A 2014
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-26/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK T.A 2014
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT DAN CASING CRAYON UNTUK T.A 2014
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN RUMAH SAKIT UNTUK T.A 2014
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-23/BC/2014
TATA CARA PEMBERIAN BMTP ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK T.A. 2014
more

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 92/BC/2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPABEANAN 24(DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU

more

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2010

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2007

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

more

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 16/BC/2013
PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN
SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-18/BC/2012

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-16/BC/2012

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2011

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-14/BC/2011

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-12/BC/2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-8/BC/2011

PROSEDUR KEPABEANAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KAPAL LAYAR (YACHT) DALAM RANGKA SAIL WAKATOBI - BELITONG 2011

more

Surat Dirjen Bea dan Cukai

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2014
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKC HT KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PEM-1/BC.3/2014
PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 09748/PK/05/2014/63
PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI LARANGAN MEMBAWA MASUK TANAMAN KHAT KE TIONGKOK
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013
PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA
SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-451/BC/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-577/BC/2011

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN TURUNANNYA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PENG-01/BC.09/2011

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-157/BC.8/2011

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND

more

Peraturan Presiden
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
more

Keputusan Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004

PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
more

Instruksi Presiden

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

more

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR PER-13/BC/2013

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/PER/6/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/2/2007

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/3/2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

more

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR 04/ILMTA/PER/2/2009

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

more

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 28IIATT/PERl9/2010

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

more

Peraturan Dirjen Pajak

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

more

Surat Dirjen Pajak

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-515/BC.1/2008

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

more
EU Copyright