Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.04/2018 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.010/2018 | PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.010/2018 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.010/2018 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.011/2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG ATAU BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI TERTENTU |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2018 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018 |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.010/2018 | PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 | TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK. 010/2017 TAHUN 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 204/PMK. 04/2017 | TOKO BEBAS BEA |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 | KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT |
Keputusan Menteri Keuangan
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/KM.4/2018 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3675/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3254/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2188/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1451/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1187/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BULAN JUNI 2017 |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 932/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MEI 2017 |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 702/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 446/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/KM.4/2017 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
Peraturan Menteri Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 45 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 44 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28 TAHUN 2018 | PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER) |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2018 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/M-DAG/PER/ 12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 06 TAHUN 2018 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/ PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 03 TAHUN 2018 | KETENTUAN IMPOR MUTIARA |
Keputusan Menteri Perdagangan
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014 | KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) |
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU |
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) |
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
Peraturan Menteri Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2018 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/12/2017 | TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS DAN/ATAU BUKAN KAYU |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/9/2017 | TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/7/2017 | PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017 | Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017 | Konversi Nomor Pos Tarif Pada Barang Yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86/M-IND/PER/12/2016 | PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA,BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/12/2016 | PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB |
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016 | PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR MINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA ALAMI |
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 01/BC/2018 | TOKO BEBAS BEA |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-43/BC/2017 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-46/BC/2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-38/BC/2017 | TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN,PERBAIKAN DAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 37/BC/2017 | TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 27/BC/2017 | PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA ELEKTRONIK |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 26/BC/2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2016 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2017 | TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2017 | TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-11/BC/2017 | PETUNJUK PELAKSANAAN MITRA UTAMA KEPABEANAN |
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2017 | TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR DAN/ATAU TRANSHIPMENT |
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015 | PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011 |
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI |
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
Surat Dirjen Bea dan Cukai
Peraturan Presiden
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL |
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 |
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL |
Keputusan Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM |
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004 |
PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH |