KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia

Undang - Undang

UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 MATA UANG	UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 PANAS BUMI	UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 CUKAI
UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 KEPABEANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017 PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011 TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009 TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.04/2017

PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2017

KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2017

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK. 010/2017

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.010/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK. 011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.010/2017

PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA

Keputusan Menteri Keuangan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1451/KM.4/2017

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1187/KM.4/2017

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BULAN JUNI 2017

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 932/KM.4/2017

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MEI 2017

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 702/KM.4/2017

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 446/KM.4/2017

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/KM.4/2017

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2684/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2463/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2164/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA ESKPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1868/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perdagangan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 42/M-DAG/PER/6/2017

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR JULI 2017

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/6/2017

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR JULI 2017

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MEI 2017

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MEI 2017

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2017

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/2/2017

PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/2/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/2/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Keputusan Menteri Perdagangan

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017

Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017

Konversi Nomor Pos Tarif Pada Barang Yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86/M-IND/PER/12/2016

PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA,BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/12/2016

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR MINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA ALAMI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016

INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PERMURNIAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-11/BC/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN MITRA UTAMA KEPABEANAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-09/BC/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-08/BC/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2017

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-05/BC/2017

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-42/BC/2016

BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-41/BC/2016

TATA KERJA LABORATORIUM BEA DAN CUKAI DAN MOBILE LABORATORIUM BEA DAN CUKAI

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015

PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2010

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2007

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-4/BC/2015

SURAT EDARAN NOMOR SE-4/BC/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYAMPAIAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK CETAKAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 16/BC/2013

PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-18/BC/2012

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-16/BC/2012

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2011

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-14/BC/2011

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-12/BC/2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

Surat Dirjen Bea dan Cukai

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKC HT KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PEM-1/BC.3/2014

PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 09748/PK/05/2014/63

PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI LARANGAN MEMBAWA MASUK TANAMAN KHAT KE TIONGKOK

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-451/BC/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-577/BC/2011

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN TURUNANNYA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PENG-01/BC.09/2011

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-157/BC.8/2011

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND


PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006	KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL


KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005	PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004	PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH

Instruksi Presiden

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR PER-13/BC/2013

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/PER/6/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/2/2007

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/3/2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR 04/ILMTA/PER/2/2009

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 28IIATT/PERl9/2010

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

Peraturan Dirjen Pajak

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

Surat Dirjen Pajak

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-515/BC.1/2008

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Undang - Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

Surat Dirjen Bea dan Cukai

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

Peraturan Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Tahun Peraturan

Search

Jenis Peraturan

Klasifikasi Peraturan

Jenis Barang

Yang terbanyak diakses