Skip to Content
Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia

Undang - Undang

MATA UANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

PANAS BUMI

CUKAI

KEPABEANAN

Peraturan Pemerintah

PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 146/ PMK.010/201 7 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7 Menimbang TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 130/PMK.010/2017 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 129/PMK.010/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 123/PMK.04/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.04/2017 PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2014 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.010/2017 BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.04/2017 PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.04/2017 PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Keputusan Menteri Keuangan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2188/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1451/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1187/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BULAN JUNI 2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 932/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MEI 2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 702/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 446/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/KM.4/2017 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2684/KM.4/2016 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2463/KM.4/2016 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2164/KM.4/2016 PENETAPAN HARGA ESKPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perdagangan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 80 TAHUN 2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 70/M-DAG/PER/9/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 69/M-DAG/PER/9/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 71/M-DAG/PER/9/2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/8/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/7/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 42/M-DAG/PER/6/2017 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR JULI 2017

Keputusan Menteri Perdagangan

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014 KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017 Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017 Konversi Nomor Pos Tarif Pada Barang Yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 86/M-IND/PER/12/2016 PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA,BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/12/2016 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR MINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA ALAMI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016 KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PERMURNIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2017 TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-11/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN MITRA UTAMA KEPABEANAN
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2017 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2017 TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DALAM RANGKA EKSPOR DAN/ATAU TRANSHIPMENT
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-09/BC/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-08/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-05/BC/2017 TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016 PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015 PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013

PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Instruksi Dirjen Bea dan Cukai

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

SURAT EDARAN NOMOR SE-4/BC/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYAMPAIAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK CETAKAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

Surat Dirjen Bea dan Cukai

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKC HT KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB
PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI LARANGAN MEMBAWA MASUK TANAMAN KHAT KE TIONGKOK
PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN TURUNANNYA

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND

Peraturan Presiden

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Keputusan Presiden

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004

PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH

Instruksi Presiden

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

Peraturan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

Peraturan Dirjen Pajak

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

Surat Dirjen Pajak

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI STANDARD PROSEDUR OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

EU Copyright