Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.010/2021 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA·OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.010/2021 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 65/PMK.04/2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2018 TENTANG KAWASAN BERIKAT |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2021 | PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.010/2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 237 /PMK.010/2020 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN,KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 /PMK.010/2021 | PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 | PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 236/PMK.010/2020 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK. 03/2020 | PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN , 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.010/2020 | PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
Keputusan Menteri Keuangan
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 21/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 19/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/KM.4/2021 | PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR Nomor 11/KM.4/2021 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 7/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 4/KMK.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 914/KM.4/2020 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 744/KM.04/2020 | PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/KMK.04/2020 | PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DAN EKSPOR |
Peraturan Menteri Perdagangan
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 43 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 42 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 34 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 33 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 28 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 27 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 12 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 11 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 09 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 08 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
Keputusan Menteri Perdagangan
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 779 TAHUN 2019 | PELAKSANAAN AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME KEENAM UNTUK KOMODITI KARET ALAM |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014 | KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) |
Peraturan Menteri Perindustrian
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 4 TAHUN 2021 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2019 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20 TAHUN 2019 | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2019 | PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY KEMAMPUAN PERUSAHAAN REKONDISI DAN PERUSAHAAN REMANUFAKTURING UNTUK IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 | PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48 TAHUN 2018 | PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47 TAHUN 2018 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB |
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-05/BC/2021 | PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 | TATA LAKSANA PEMASUKAN, PERPINDAHAN, DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2021 | PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2020 | PELEKATAN PITA CUKAI |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2020 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2020 | PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-09/BC/2020 | PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-08/BC/2020 | TATA LAKSANA EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2020 (LAMPIRAN III) | PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2020 (LAMPIRAN II) | PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA |
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-216/BC/2020 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SINGLE SUBMISSION - JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAI PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE A TANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DAN TANJUNG PERAK |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015 | PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011 |
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI |
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
Surat Dirjen Bea dan Cukai
Peraturan Presiden
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2020 | PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) |
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL |
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 |
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL |
Keputusan Presiden
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004 |
PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH |
