Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/PMK.010/2022 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.04/2021 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2021 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.010/2021 | Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.010/2021 | Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 | Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 | Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.04/2021 | PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.010/2021 | PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 173 /PMK.03/2021 | TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
Keputusan Menteri Keuangan
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/KM.4/2021 | DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR ATAU DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/KM.4/2021 | PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG IKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/KM.4/2021 | PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 25/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 21/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 19/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/KM.4/2021 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/KM.4/2021 | PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR Nomor 11/KM.4/2021 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
Peraturan Menteri Perdagangan
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02 TAHUN 2022 | Perubahan Atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 Tahun 2021 | Penetapan Harga Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Di Kenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70 Tahun 2021 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Di Kenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68 Tahun 2021 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 67 tahun 2021 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63 Tahun 2021 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62 Tahun 2021 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 57 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 56 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 52 TAHUN 2021 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
Keputusan Menteri Perdagangan
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 779 TAHUN 2019 | PELAKSANAAN AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME KEENAM UNTUK KOMODITI KARET ALAM |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014 | KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) |
Peraturan Menteri Perindustrian
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2021 | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 Tahun 2021 | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDSTRI MINUMAN BERALKOHOL |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 22 TAHUN 2021 | KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ ATAU BAHAN PENOLONG SISA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 21 TAHUN 2021 | PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 17 TAHUN 2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 16 TAHUN 2021 | REKOMENDASI IMPOR BAHAN BERBAHAYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 4 TAHUN 2021 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2019 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU |
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-20/BC/2021 | Tata Cara Penyelesaian Pemberitahuan Pabean Impor yang Menggunakan Mekanisme Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Berdasarkan Temuan Pejabat Bea dan Cukai |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 13/BC/2021 | TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-11/BC/2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2020 TENTANG TATA LAKSANA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORON SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 09/BC/2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2018 TENTANG TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2021 | TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-05/BC/2021 | PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 | TATA LAKSANA PEMASUKAN, PERPINDAHAN, DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2021 | TATA LAKSANA PEMASUKAN, PERPINDAHAN, DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2021 | PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2020 | PELEKATAN PITA CUKAI |
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-216/BC/2020 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SINGLE SUBMISSION - JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAI PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE A TANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DAN TANJUNG PERAK |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015 | PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011 |
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI |
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
Surat Dirjen Bea dan Cukai
Peraturan Presiden
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2020 | PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) |
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL |
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 |
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL |
Keputusan Presiden
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004 |
PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH |
