Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.05/2022 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 103/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.010/2022 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2022 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.01/2022 | PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK. 010/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASILTEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU LOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.04/2022 | Pemungutan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.05/2022 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.010/2022 | Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) melalui Ekspor |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.010/2022 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar |
Keputusan Menteri Keuangan
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 AGUSTUS 2022 SAMPAI DENGAN 9 AGUSTUS 2022 |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/KM.4/2022 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR DAN DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KM.01/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 JULI 2022 SAMPAI DENGAN 26 JULI 2022 |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/KM.4/2022 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/KM.4/2022 | Daftar Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/KM.4/2022 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/KM.4/2022 | Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/KM.4/2022 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 22/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 10 MEI 2022 |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 5/KM.4/2022 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR |
Peraturan Menteri Perdagangan
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46 Tahun 2022 | Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45 Tahun 2022 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43 TAHUN 2022 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 42 Tahun 2022 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 Tahun 2022 | Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39 Tahun 2022 | Perubahan Atas Permendag Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38 Tahun 2022 | Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil Melalui Ekspor |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 Tahun 2022 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34 Tahun 2022 | Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30 Tahun 2022 | Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oilen And Used Cooking Oil |
Keputusan Menteri Perdagangan
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1165 Tahun 2022 | Harga Referensi Crude Palm Oil Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1158 Tahun 2022 | Harga Patokan Ekspor Dan Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 779 TAHUN 2019 | PELAKSANAAN AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME KEENAM UNTUK KOMODITI KARET ALAM |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014 | KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
Peraturan Menteri Perindustrian
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2021 | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 Tahun 2021 | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDSTRI MINUMAN BERALKOHOL |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 22 TAHUN 2021 | KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ ATAU BAHAN PENOLONG SISA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 21 TAHUN 2021 | PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 17 TAHUN 2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 16 TAHUN 2021 | REKOMENDASI IMPOR BAHAN BERBAHAYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR NOMOR 4 TAHUN 2021 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2019 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU |
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-04/BC/2020 tentang Tata Laksana Pemberian Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Benca | Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-04/BC/2020 tentang Tata Laksana Pemberian Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/COVID-19) |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-5/BC/2022 | Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 Tentang Tata Cara Pelunasan Cukai |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 3/BC/2022 | PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 2/BC/2022 | PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-20/BC/2021 | Tata Cara Penyelesaian Pemberitahuan Pabean Impor yang Menggunakan Mekanisme Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Berdasarkan Temuan Pejabat Bea dan Cukai |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-20/BC/2021 | TATA CARA PENYELESAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR YANG MENGGUNAKAN MEKANISME DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) BERDASARKAN TEMUAN PEJABAT BEA DAN CUKAI |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 13/BC/2021 | TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-11/BC/2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2020 TENTANG TATA LAKSANA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORON SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 09/BC/2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2018 TENTANG TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2021 | TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-216/BC/2020 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SINGLE SUBMISSION - JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAI PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE A TANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DAN TANJUNG PERAK |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015 | PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011 |
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI |
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
Surat Dirjen Bea dan Cukai
Peraturan Presiden
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2020 | PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) |
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL |
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 |
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL |
Keputusan Presiden
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004 |
PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH |
