Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK. 010/2018 | TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.04/2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.010j2019 | PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.010/2019 | PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.010/2019 | PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2019 | GUDANG BERIKAT |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.010/2019 | PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK ALUMINIUM FOIL |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.010/2019 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.04/2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.07/2019 | TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI |
Keputusan Menteri Keuangan
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2218/KM.04/2019 | DAFTAR BARANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2021/KMK.04/2019 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1297/KM.4/2019 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1045/KM.4/2019 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 799/KM.4/2019 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR DAN DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 794/KM.4/2019 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KM.4/2019 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3115/KM.4/2018 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1418 /KM.4/2018 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA JO KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/234/2018 TENTANG DAFTAR ALAT KESEHATAN , ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA IMPOR YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN DALAM KAWASAN PABEAN (BORDER) DAN DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER) |
| KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/KM.4/2018 TAHUN 2018 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
Peraturan Menteri Perdagangan
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 86 TAHUN 2019 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85 TAHUN 2019 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 | KETENTUAN IMPOR LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82 TAHUN 2019 | KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77 TAHUN 2019 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74 MDAG 2019 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73 MDAG 2019 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN |
| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 68 TAHUN 2019 | TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
Keputusan Menteri Perdagangan
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 896 TAHUN 2019 | PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 779 TAHUN 2019 | PELAKSANAAN AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME KEENAM UNTUK KOMODITI KARET ALAM |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014 | KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2014 | PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009 |
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU |
| KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M‐DAG/PER/3/2008 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) |
Peraturan Menteri Perindustrian
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27 TAHUN 2019 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20 TAHUN 2019 | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2019 | PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY KEMAMPUAN PERUSAHAAN REKONDISI DAN PERUSAHAAN REMANUFAKTURING UNTUK IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 | PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48 TAHUN 2018 | PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47 TAHUN 2018 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34 TAHUN 2018 | TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 30 TAHUN 2018 | TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB |
| PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 25 TAHUN 2018 | TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB |
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-13/BC/2019 | TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-09/BC/2019 | PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-08/BC/2019 | TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK, DAN CARA PENGISIAN DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2019 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-05/BC/2019 | BARANG KENA CUKAI HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA YANG SELESAI DIBUAT |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2019 | TATA LAKSANA MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2019 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2019 | TATA LAKSANA MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-1/BC/2019 | TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP) |
| PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-30/BC/2018 | TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN |
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-415/BC/2016 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015 | PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-39/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-37/BC/2013 |
PEMBAKUAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL, PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI, DAN BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM BAHASA INGGRIS |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2011 |
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-43/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-33/BC/2010 |
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI |
| KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
Surat Dirjen Bea dan Cukai
Peraturan Presiden
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL |
| PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 |
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL |
Keputusan Presiden
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR |
| KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004 |
PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH |
