|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 37 TAHUN 2023 |
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 36 TAHUN 2023 |
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 33 TAHUN 2023 |
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 32 TAHUN 2023 |
Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap Impor Produk Frit Asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 22 TAHUN 2023 |
Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 |
Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.010/2022 |
Penetapan Tarif Bea Masuk Melalui User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea) |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 227/PMK.010/2022 |
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea) |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.010/2022 |
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Selandia Baru |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.010/2022 |
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.010/2022 |
Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Rakyat Tiongkok |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.010/2022 |
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Australia |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/PMK.010/2022 |
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.04/2022 |
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216/PMK.04/2022 |
Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 209/PMK.04/2022 |
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-192/PMK.010/2022 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-191/PMK.010/2022 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.04/2022 |
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-185/PMK.04/2022 |
Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor |
