|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK. 010/2018 |
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2019 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.010/2019 |
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.010/2019 |
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.04/2019 |
KETENTUAN EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.04/2019 |
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.010/2019 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.04/2019 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.010/2018 |
TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK. 010/2018 |
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 209/PMK.010/2018 |
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019 |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.01/2018 |
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2018 |
PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2018 |
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.010/2018 |
TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156 /PMK.010/2018 |
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK. 010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.05/2018 |
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK. 05/2018 |
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG DARI PEMBERI HIBAH LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM DI SULAWESI TENGAH |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 132/PMK.010/2018 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2018 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018 |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 131/PMK.04/2018 |
TENTANG KAWASAN BERIKAT |
