Skip to Content

Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 130/PMK.010/2017 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 129/PMK.010/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR NOMOR 123/PMK.04/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.04/2017 PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2014 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.010/2017 BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.04/2017 PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.04/2017 PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2017 KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2017 JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK. 010/2017 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.010/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK. 011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.010/2017 PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.010/2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.010/2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.010/2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.010/2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
Copyright