- 1995 (2)
- 1996 (2)
- 1997 (2)
- 1998 (1)
- 1999 (3)
- 2000 (1)
- 2001 (3)
- 2002 (3)
- 2003 (5)
- 2004 (6)
- 2005 (24)
- 2006 (43)
- 2007 (79)
- 2008 (162)
- 2009 (176)
- 2010 (181)
- 2011 (144)
- 2012 (154)
- 2013 (125)
- 2014 (122)
- 2015 (162)
- 2016 (102)
- 2017 (133)
- 2018 (129)
- 2019 (135)
- 2020 (131)
- 2021 (92)
- 2022 (155)
- 2023 (84)
- 2024 (8)
Peraturan Menteri Keuangan
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.011/2011 |
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.011/2011 |
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.03/2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010 |
JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 261/PMK.011/2010 |
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2500/KM.4/2010 |
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/PMK.011/2011 |
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.011/2010 |
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAKATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.011/2010 |
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.04/2010 |
PERLAKUAN KEPABEANAN TERHADAP AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.04/2010 |
KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.011/2010 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2258/KM.4/2010 |
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.011/2010 |
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010 |
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.011/2010 |
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2010 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.011/2010 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.04/2010 |
IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 |
NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK |
