- 1995 (2)
- 1996 (2)
- 1997 (2)
- 1998 (1)
- 1999 (3)
- 2000 (1)
- 2001 (3)
- 2002 (3)
- 2003 (5)
- 2004 (6)
- 2005 (24)
- 2006 (43)
- 2007 (79)
- 2008 (162)
- 2009 (176)
- 2010 (181)
- 2011 (144)
- 2012 (154)
- 2013 (125)
- 2014 (122)
- 2015 (162)
- 2016 (102)
- 2017 (133)
- 2018 (129)
- 2019 (135)
- 2020 (131)
- 2021 (92)
- 2022 (155)
- 2023 (84)
- 2024 (8)
Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2010 |
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.011/2010 |
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.011/2010 |
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2010 |
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.011/2009 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 247/PMK.011/2009 |
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.011/2009 |
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.04/2009 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/PMK.04/2009 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.04/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK, SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.011/2009 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARLF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.04/2009 |
TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2009 |
TIDAK DIPUNGUT CUKAI |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.04/2009 |
PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/PMK.04/2009 |
PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 232/PMK.04/2009 |
KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 504/PMK.04/2009 |
PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.011/2009 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.011/2009 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2009 |
BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL |