- 1995 (2)
- 1996 (2)
- 1997 (2)
- 1998 (1)
- 1999 (3)
- 2000 (1)
- 2001 (3)
- 2002 (3)
- 2003 (5)
- 2004 (6)
- 2005 (24)
- 2006 (43)
- 2007 (79)
- 2008 (162)
- 2009 (176)
- 2010 (181)
- 2011 (144)
- 2012 (154)
- 2013 (125)
- 2014 (122)
- 2015 (162)
- 2016 (102)
- 2017 (133)
- 2018 (129)
- 2019 (135)
- 2020 (131)
- 2021 (92)
- 2022 (155)
- 2023 (84)
- 2024 (8)
Peraturan Menteri Keuangan
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.011/2007 |
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 |
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 |
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 |
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2007 |
PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2007 |
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2007 |
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.04/2007 |
TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 |
KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.04/2007 |
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.04/2007 |
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA,YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.04/2007 |
IMPOR SEMENTARA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007 |
PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.04/2007 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2007 |
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA,LAOS,MYANMAR DAN VIETNAM) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.011/2007 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007 |
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.04/2007 |
AUDIT KEPABEANAN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 |
REGISTRASI IMPORTIR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2007 |
KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR |
