- 1995 (2)
- 1996 (2)
- 1997 (2)
- 1998 (1)
- 1999 (3)
- 2000 (1)
- 2001 (3)
- 2002 (3)
- 2003 (5)
- 2004 (6)
- 2005 (24)
- 2006 (43)
- 2007 (79)
- 2008 (162)
- 2009 (176)
- 2010 (181)
- 2011 (144)
- 2012 (154)
- 2013 (125)
- 2014 (122)
- 2015 (162)
- 2016 (102)
- 2017 (133)
- 2018 (129)
- 2019 (135)
- 2020 (131)
- 2021 (92)
- 2022 (155)
- 2023 (84)
- 2024 (8)
Peraturan Menteri Keuangan
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.04/2007 |
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 |
PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KETEMPAT PENIMBUN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007 |
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) ≤ 2MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 |
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2007 |
KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.011/2007 |
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.01/2007 |
TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.03/2007 |
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.04/2007 |
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.04/2007 |
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 04/PMK.011/2007 |
PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2006 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 |
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2006 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.04/2006 |
PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.010/2006 |
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI FILIPINA |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.010/2006 |
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2006 |
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.010/2006 |
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU |
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.010/2006 |
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM |
